-->
    |

Potongan Management Fee PT MJP Menjajah Petani, Dewan Desak Kembalikan



Abuntono, SP ketua Fraksi Hanura DPRD SEKADAU

SEKADAU (Suara Sekadau) – Petani kelapa sawit PT Multi Jaya Perkasa (MJP) selama beberapa tahun terakhir ini seolah dijadikan sapi perah oleh pihak perusahaan. Sebab, sejak perusahaan tersebut diambil alih (take over) oleh Gunas Investa Group pada tahun 2008, ada banyak macam potongan yang dibebankan kepada petani. Salah satu yang paling mencolok adalah munculnya potongan management fee yang jumlahnya 5 persen dari hasil panen petani.

Management fee dinilai masuk akal jika pola yang diterapkan dalam pengelolaan kebun adalah pola satu atap. Namun, PT MJP menganut sistem perkebunan inti rakyat transmigrasi (PIR trans).

Pemotongan management fee tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2008, atau sejak PT MJP dibeli oleh Gunas grup. Hingga saat ini, potongan sudah berjalan lebih kurang 8 tahun. Di PT MJP terdapat 5 satuan pemukiman (SP), dengan tiap-tiap SP rata-rata terdapat lebih kurang 12 hamparan. Tiap hamparan terdapat sekitar 30 sampai 40 kavling. Jika diestimasi, dalam satu SP terdapat lebih kurang 400 sampai 500 kavling.

Celakanya, potongan management fee yang merupakan kebijakan perusahaan diterapkan secara sepihak. Petani dipaksa mematuhi kebijakan tersebut. Hal ini diakui Kusvenso, salah satu petani sawit PT MJP.

“Tidak ada kesepakatan antara perusahaan dengan petani soal potongan management fee itu. Makanya kami mempertanyakan untuk apa potongan itu. Padahal untuk perawatan kebun, pupuk, angkutan, dan sebagainya sudah ada potongan masing-masing,” ujar Kusvenso, Jum’at (6/10).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Perkebunan (DK3P) Kabupaten Sekadau melalui Kabid Perkebunan, Edi Mulyono saat dikonfirmasi mengakui pihaknya tidak tahu-menahu soal dasar penerapan potongan management fee sebesar 5 persen di PT MJP.

“Kami juga tidak tahu bagaimana awalnya sampai ada potongan fee 5 persen itu,” kata Edi ditemui di kantornya, (5/10).

Yang ia tahu, uang hasil potongan tersebut digunakan untuk memulihkan tubuh perusahaan pada saat take over. “Waktu take over itu kan tahu sendiri kondisi PT MJP sedang sulit, jadi setahu saya potongan itu untuk menyeimbangkan kondisi perusahaan. Kita juga bersyukur sebenarnya Gunas grup mau mengambil alih PT MJP, kalau tidak mungkin seperti apa kondisinya sekarang,” tutur Edi.

Edi mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan PT MJP agar fee management dikurangi besarannya, atau bahkan dihapus.

“Terakhir sebulan yang lalu. Kita minta kalau bisa diturunkan, yang 5 persen jadi 4 persen atau 3 persen, atau dihapus lebih bagus lagi. Kita lihat saja sampai akhir tahun nanti,” ucapnya.

Anggota komisi 2 DPRD Kabupaten Sekadau, Abuntono, mengecam potongan management fee 5 persen yang dipaksakan oleh PT MJP kepada petaninya.

“Jangan untuk kemakmuran perusahaan, petani yang jadi sapi perah. Apalagi ini dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan petani, dan ini sifatnya memaksa,” cetus Abun.

Lebih-lebih, potongan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Karena itu, dengan tegas ia meminta potongan yang sudah diambil oleh perusahaan dikembalikan lagi kepada petani. Menurutnya, secara tidak langsung petani menghidupi perusahaan. Jumlah potongan yang tidak sedikit itu desebutnya cukup untuk menggaji karyawan PT MJP setiap bulan.

“Wajib dikembalikan kepada petani,” tegas ketua Fraksi Hanura DPRD Sekadau ini.

Penulis : Benidiktus G Putra










Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini