-->
    |

Dibilang tak Keberatan Potongan Fee Manajemen, Petani Plasma MJP Tersinggung

Slip gaji petani plasma PT MJP yang tertera potongan fee manajemen 5 persen

SEKADAU (Suara Sekadau) – Anggota DPRD Sekadau yang berasal dari Desa Selalong, Abuntono SP tidak setuju dengan pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau yang dalam jumpa pers dengan wartawan di ruang rapat Bupati Sekadau hari Jum’at (17/11) kemarin menyatakan tidak ada petani plasma PT MJP yang komplain dengan potongan fee manajemen sebesar 5 persen.

“Saya juga petani plasma MJP, saya punya kavling di MJP. Kalau dibilang tidak ada petani yang komplain, saya tidak setuju, apalagi dibilang oknum yang mengatasnamakan petani. Para petani hanya tidak berani ngomong saja. Sangat disayangkan ada pernyataan seperti itu,” bantah politisi Hanura itu, Sabtu (18/11).

Abun mengakui tidak menutup mata bahwa sejak PT MJP dibeli oleh Gunas Group, penghasilan petani plasma semakin meningkat. Namun menurutnya, itulah gunanya kehadiran investor di suatu daerah, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping mencari keuntungan.

Namun, jika dikatakan potongan fee manajemen dipergunakan untuk perombakan kebun, Abun mengaku tidak setuju. Bukan tanpa alasan. Logikanya, kata Abun, jika kebun plasma dirawat dengan dana sebesar itu, tentu kondisi kebun memadai. Tapi, faktanya berbanding terbalik.

“Jalannya hancur, mau melansir buah saja susah. Apalagi, potongan untuk pupuk, perawatan kebun, sampai alat panen juga sudah ada potongan masing-masing. Kebun plasma atau kebun inti yang direhab menggunakan uang fee manajemen itu,” tanya dia.

Menyoal legalitas potongan fee manajemen, kembali lagi Abun mempertanyakan apa dasar hukum yang menguatkan lahirnya potongan tersebut.

“Ada kah Undang-Undang atau aturan yang menyatakan pola PIR Trans boleh menerapkan potongan fee manajemen,” kecamnya.

Kusvenso, petani plasma PT MJP asal Desa Selalong juga tidak sepakat jika petani dikatakan tidak ada yang menolak potongan fee manajemen 5 persen itu.

"Saya punya kavling di SP 2 dan SP 4. Saya keberatan dengan fee manajemen itu, karena sudah ada potongan lain untuk perawatan jalan, pupuk, dan sebagainya. Sementara jalan kebun rusak. Tidak benar kalau dibilang petani tidak ada yang keberatan," kata Kusvenso.

Petani lain, Apolinus asal Dusun Palimak Desa Selalong, Hamzah, Matius Tius adalah beberapa petani yang juga merasa keberatan dengan fee tersebut.

Penulis : Benidiktus G Putra







Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini