-->
    |

Petani MJP Dipungut Puluhan Milyar, Pemkab Jangan Dingin Saja

Abuntono, SP

SEKADAU (Suara Sekadau) - Pungutan tanpa dasar yang dilakukan oleh PT.  Multi Jaya Perkasa (MJP) atas hasil panen ribuan petani dengan kedok fee manajemen yang nilainya 5 persen dari hasil penjuaan TBS, sampai sekarang masih menjadi pertanyaan besar. Untuk apa dan kemana aliran dana milik petani dalam jumlah besar tersebut belum diketahui secara jelas. Juga belum ada klarifikasi dari pihak manapun, termasuk manajemen PT. MJP (Gunas Group) maupun Pemkab Sekadau sebagai tuan rumah bagi para investor di Bumi Lawang Kuari.

Polemik ini sudah lama bergulir. Namun, entah kenapa seperi tidak ada yang tanggap. Padahal, ini menyangkut kepentingan ribuan petani.

"Sampai sekarang kita masih menunggu jawaban dari MJP dan Pemkab Sekadau yang konon di sebut-sebut ikut terlibat membidani lahirnya fee tersebut. Padahal kita tahu bahwa MJP menggunakan pola PIR-Trans yang lahir dengan Inpres nomor 01 tahun 1986 yang tidak mengandung kebijakan fee manajemen seperti yang lakukan oleh MJP, " ungkap Abuntono, SP anggota DPRD Sekadau.

Jumlah lahan sawit petani plasma PT MJP diperkirakan mencapai 1.200 kavling. Artinya, 5 persen dari 1200 kavling berjumlah lebih kurang 60 kavling (kira-kira 120 hektar). Rata-rata penghasilan kotor petani plasma PT MJP tiap kali panen ada di kisaran 5 juta rupiah per kavling. Jika dikalikan 60 kavling, maka jumlahnya mencapai 300 jutaan. Kisaran angka inilah yang dipotong oleh manajemen PT MJP setiap kali panen.

"Kalikan saja sejak tahun 2008 mulai ada potongan itu, berapa jumlahnya. Ini sekedar perkiraan kita. Bisa jadi jumlahnya lebih besar atau lebih kecil. Yang jelas untuk apa saja uang itu yang perlu kita tahu," lanjut Abuntono.

Abun menyayangkan dinginnya sikap dari pihak-pihak terkait seperti manajemen PT MJP dan Pemkab Sekadau dalam memandang persoalan ini. Ia mendesak agar segera dilakukan mediasi. Jika tidak, maka para petani disarankan mengadu ke Pemprov Kalbar saja.

"Kita ingin tahu mengapa MJP berani melakukan hal itu, apakah ada campur tangan pihak lain. Karena tidak ada dasar hukum yang melegalkan pungutan tersebut, kalau memang ada kesepakatan dengan petani tolong tunjukan siapa yang tanda tangan surat kesepakatan tersebut. Karena, petani tidak pernah merasa ada kesepakatan dengan PT MJP," tegas politisi Hanura itu.

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau, Sandae, saat dihubungi nomor telepon genggamnya 082111072045 dalam keadaan tidak aktif. Yang bersangkutan beberapa kali dicoba ditemui di kantornya, namun jarang berada di tempat sehingga sulit untuk mengkonfirmasi perihal ini secara langsung.

Penulis : Benidiktus G Putra
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini