-->
    |

Rencana Pemkab Tutup Penampungan TBS Mandiri Dikritik, Dewan Anggap Membantu Petani

Handi, Wakil Ketua DPRD Sekadau

SEKADAU (Suara Sekadau) - Pembangunan timbangan tandan buah segar kelapa sawit (loading ram) milik pihak swasta di wilayah Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir dinilai cukup membantu memudahkan petani kelapa sawit mandiri.

Disana, pengelola tidak cerewet dalam membeli buah petani. Harga pun bersaing dengan harga pabrik. TBS petani juga tidak dikenakan grading. Dari aspek ekonomi, ini sangat memudahkan petani dalam memasarkan hasil panen kelapa sawit mereka.

Namun, Pemkab Sekadau belakangan menyatakan akan mengkaji ulang, bahkan tak menutup kemungkinan menutup loading ram tersebut dengan beberapa pertimbangan.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Penyuluhan, Peternakan dan Perkebunanan (DKPPP), Eddy Mulyono yang ditemui di ruang kerjanya beberapa hari lalu menyatakan, letak timbangan buah sawit tersebut kurang kondusif sehingga akan menimbulkan kerawanan kamtibmas seperti pencurian buah sawit.

“Kalau mau membeli buah sawit sebaiknya jangan membangun timbangan di tepi jalan. Kami juga meminta agar setiap pembelian buah sawit hendaknya bekerja sama dengan perusahaan atau pabrik,” ucapnya kala itu.

Eddy juga menyampaikan, sebelum penutupan bangunan timbangan buah sawit tersebut, pihaknya akan memberikan peringatan.

Argumen tersebut sangat disayangkan Handi, wakil ketua DPRD Sekadau. Handi menilai, jika ada pihak swasta yang membuka usaha dan itu bermanfaat untuk masyarakat, mestinya Pemkab memberikan dukungan.

"Kalau menyatakan itu bisa memancing orang melakukan pencurian buah sawit, itu pemikiran yang tidak arif. Memangnya orang Sekadau ini pencuri semua. Lagipula, urusan kriminal itu ada pihak berwajib yang mengurusinya," ucap Handi dengan nada kesal, (13/12).

Menurutnya, Pemkab harus berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Saat ini tidak sedikit jumlah petani sawit mandiri di Kabupaten Sekadau.

Handi juga meminta agar pemerintah jangan terlalu memihak kepada perusahaan perkebunan. Karena banyak tindakan dari perusahaan yang merugikan masyarakat. Misalnya grading yang tinggi, potongan banyak, bahkan hingga soal PHK sepihak.

"Kita minta pemkab mesti berpihak kepada masyarakat. Bukan berpihak kepada pengusaha, karena banyak juga kesalahan perusahaan yang ditutupi. Paling tidak pemda bersikap netral,biarkan petani menikmati hasil sawitnya dengan harga layak. Supaya visi misi kabupaten Sekadau yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing bisa tercapai," pinta politisi Gerindra itu.

Bernadus Mohtar, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Sekadau mengatakan, kalau memang loading ram tersebut sudah memiliki ijin-ijin yang jelas, pihaknya tidak keberatan. Sebab, yang memberikan ijin juga Pemkab Sekadau.

"Alangkah lebih baik jika Pemkab Sekadau bisa menerapkan peraturan gubernur nomor 86 tahun 2015 tentang penetapan harga TBS. Karena disitu sudah jelas diatur aturan mainnya. SPKS tidak keberatan, juga bukan berarti mendukung keberadaan pihak ketiga pembelian TBS," ucap Mohtar.

Penulis : Benidiktus G Putra

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini