-->
    |

Jengah dengan Sikap Perusahaan, Pekerja PT LBP Ngadu ke DPRD

SEKADAU (Suara Sekadau) - Puluhan pekerja PT Landak Bhakti Palma (LBP) Nanga Mahap menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Sekadau, Rabu (3/1) siang. Mereka berasal dari 5 desa masing-masing Teluk Kebau, Landau Apin, Tembaga, Lembah Beringin dan Sebabas.

Kedatangan para pekerja disambut anggota DPRD Sekadau lintas komisi. Pertemuan diadakan di aula ruang komisi DPRD Sekadau. Pihak kepolisian dan TNI sigap mengawal pertemuan itu.

Anggota DPRD Sekadau dari partai Golkar, Muslimin memimpin jalannya pertemuan tersebut.

Kedatangan para pekerja sendiri untuk mengadukan perlakuan dari PT LBP terhadap mereka. Seperti yang disampaikan Sukiman, salah seorang perwakilan pekerja.

Menurut Sukirman Junaidi, mereka jengah dengan sikap PT LBP yang kerap mengambil keputusan secara sepihak, misalnya soal pengurangan hari kerja.

"Dulu kerja 26 hari per bulan, sekarang tinggal 13 hari per bulan. Otomatis penghasilan kami berkurang," kata Sukirman.

Selain itu, mereka mengecam kebijakan PT LBP yang cenderung menggunakan tenaga kerja dari luar daerah. Padahal, masyarakat setempat banyak yang mengajukan lamaran.

"Misalnya tenaga kerja okulasi mereka datangkan dari Melawi. Padahal menurut kami masih banyak masyarakat lokal yang berkompeten dalam bidang-bidang yang ada di perusahaan tersebut," ujar Sukirman.

Tak hanya itu, mereka juga menyampaikan perihal pembayaran lahan. Sampai sekarang, masih banyak lahan warga yang belum dibayar meski sudah digarap.

"Harusnya bayar dulu baru gusur. Tapi yang ada gusur dulu beberapa tahun lalu, sekarang banyak yang belum dibayar," timpal Riduan S, perwakilan warga lainnya.

Mereka berharap, DPRD Kabupaten Sekadau dapat segera memfasilitasi agar persoalan yang mereka hadapi mendapat solusi terbaik.

Ketua Komisi 2 DPRD Sekadau, Musa A menyatakan pihaknya siap menjembatani keluhan para pekerja secepatnya.

"Ini masalah keadilan dan kesejahteraan. Nanti entah kami yang turun ke lapangan atau kita panggil manajemem PT LBP, kita duduk bersama supaya ketemu titik terangnya dan ada solusi. Yang pasti ini akan kita perjuangkan secepatnya," kata politisi PDIP itu.

Teguh Arif Hardianto, anggota DPRD Sekadau fraksi Nasdem mengatakan, PT LBP terindikasi melanggar UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jika melakukan pengurangan hari kerja tanpa koordinasi dengan serikat pekerja.

"Pengurangan hari kerja itu harusnya dibicarakan dengan serikat pekerja, jangan diputuskan sepihak," kata Teguh.

Tidak ada perwakilan PT LBP yang hadir dalam pertemuan tersebut.*

Penulis : Benidiktus G Putra

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini