-->
    |

PT GUM Didesak Bayar Pesangon Pekerja yang di-PHK Sepihak

SEKADAU (Suara Sekadau) - PT Grand Utama Mandiri (GUM) diminta untuk menyelesaikan sengkarut PHK sepihak atas bekas karyawannya, Paulus Pedi Gusi.

Paulus dikenakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada 30 Januari 2017 lalu. Namun, tak sepeser pun hak sebagai pekerja (pesangon-red) yang ia terima dari perusahaan. Paulus sendiri sudah bekerja selama 8 tahun 7 bulan.

Perselisihan PHK sepihak tersebut sudah bergulir selama lebih kurang setahun belakangan. Paulus di-PHK karena terindikasi menggelapkan dana THR 47 karyawan. Indikasi itu terlihat saat audit internal perusahaan.

Sebelum di PHK, pihak perusahaan sudah terlebih dahulu mengadukan perihal penggelapan dana THR itu ke Polsek Belitang Hulu. Namun, indikasi penggelapan itu belum benar-benar terbukti. Karena, sampai sekarang belum ada proses hukum pidana lebih lanjut atas tuduhan tersebut.

Merasa telah dizalimi, Paulus tidak terima. Ia menganggap PT GUM telah melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

"Saya di PHK secara sepihak sejak setahun lebih yang lalu. Hanya orang-orang biadap yang melakukan hal ini. Perusahaan tidak bisa melakukan PHK sepihak jika tidak ada putusan dari pengadilan yang menyatakan karyawan tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat, misalnya tindak pidana," ungkap Paulus Pedi Gusi saat mediasi bersama pihak eksekutif, DPRD dan perwakilan PT GUM, di ruang rapat komisi 2 DPRD Sekadau, Rabu (14/3).

Paulus menegaskan, ia tidak akan mundur sedikit pun dalam memperjuangkan hak dasarnya. Menurut Paulus, perselisihan antara ia dan PT GUM murni soal PHK sepihak.

"Saya belum bicara soal konsekuensi dari PHK sepihak itu secara angka (pesangon). Sampai hari ini tidak ada mufakat antara saya dan PT GUM," tegas Paulus.

Perselisihan ini sebenarnya sudah beberapa kali ditengahi oleh Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu, Sarana Pemukiman, dan Tenaga Kerja. Namun pihak perusahaan tetap ngotot pada pendirian mereka dan tidak mengindahkan kajian dan anjuran dari dinas tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu, Sarana Pemukiman, dan Tenaga Kerja, Moris, yang juga hadir dalam mediasi di ruang rapat komisi 2 menyatakan, pihaknya sudah mengeluarkan anjuran sebagai solusi. Anjuran dimaksud yakni memerintahkan pihak perusahaan membayar pesangon sesuai hasil kajian kepada pekerja yang di-PHK secara sepihak.

"Anjuran tersebut merupakan upaya terakhir yang bisa kami lakukan. Waktu itu pak Paulus sebagai pekerja menerima, namun dari pihak PT GUM melalui direkturnya menolak," ujar Moris.

Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas PMPTSPTK, Basuki Rahmat menambahkan, pihaknya memastikan PT GUM telah melakukan PHK sepihak terhadap Paulus Pedi Gusi, tidak sesuai UU nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

"Jika melihat prosesnya, ini memang PHK sepihak," tambah Basuki.

Anggota komisi 2 DPRD Sekadau asal Belitang Hulu, Liri Muri dengan lantang meminta agar PT GUM menaati anjuran dari Dinas PMPTSPTK terkait konsekuensi PHK sepihak. Jika tidak, sama saja PT GUM tidak menghargai pemerintah daerah.

"Saya minta para pihak membuka diri untuk penyelesaian masalah ini, jangan menganggap ini persoalan yang sangat rumit. Masalah ini bisa diselesaikan jika kita semua tidak ingin hal ini menjadi semakin besar," tutur politisi Hanura itu.

Ketua komisi 1 DPRD Sekadau, Indra Brata menyayangkan PT GUM hanya mengutus perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan dalam rapat mediasi tersebut. Padahal, pengambil keputusan dari pihak lain sudah hadir. PT GUM sendiri diwakili oleh manajer legal dan kemitraan, Iskandar, dalam mediasi tersebut.

"Bukannya saya meragukan pak Iskandar, tapi hari ini sebenarnya kita mau ambil keputusan. Kalau begini nanti berlarut-larut lagi prosesnya," ucap Indra.

Indra juga memastikan 30 lembaga DPRD Sekadau akan berdiri di belakang anjuran Dinas PMPTSPTK tentang angka konsekuensi PHK sepihak.

"Saya pastikan 30 orang anggota DPRD Sekadau mendukung anjuran dari Dinas, bahwa pihak perusahaan membayar konsekuensi dari akibat PHK sepihak," tegas Indra Brata.

Sementara, manajer legal dan kemitraan PT GUM, Iskandar saat dikonfirmas sejumlah wartawan usai mediasi menyatakan ia tak bisa memberikan keputusan apapun.

"Saya akan sampaikan ke pimpinan, nanti kami akan minta mediasi lagi. Yang hari ini kan dari pihak pekerja, nah nanti giliran dari pihak kami. Waktu dan tempatnya belum bisa saya katakan," singkat Iskandar. *

Penulis : Benidiktus G Putra
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini