-->
    |

Dewan Angkat Bicara Soal Indikasi Lima Perusahaan Langgar Ijin

Handi

SEKADAU (Suara Sekadau) - LSM Link-AR Borneo merilis data hasil ground checking yang mereka lakukan di lahan perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Sekadau.

Ketua Deputi Link-AR Borneo, Ade Irma Handayani mengatakan, lima perusahan perkebunan kelapa sawit di Sekadau terindikasi melakukan kegiatan operasional di luar wilayah perijinannya.

Kelima perusahaan tersebut yakni PT. Multi Prima Entakai (PT.MPE), PT. Patriot Andalas (kini PT. Parna Agromas), PT. Agrindo Prima Niaga, PT. Suryadeli 2, dan PT. Sumatera Makmur Lestari.

“Lima perusahaan ini semuanya beroperasi di Kabupaten Sekadau. Hanya saja data yang kami peroleh masih belum dicocokan dengan data pemerintah. Tapi indikasinya ada, karena kami terjun ke lapangan untuk memperoleh data ini,” ujar Ade Irma Handayani di Sekadau, dua hari yang lalu.

Menanggapi temuan Link-AR Borneo tersebut, Wakil Ketua DPRD Sekadau, Handi berkeyakinan jika data tersebut valid.

"Kita minta kepada Link-AR Borneo membeberkan data dari hasil kajian mereka secara transparan, agar publik melihat dengan jelas. Saya yakin mereka independen karena tidak terkait dengan kepentingan politik," ujar Handi, (29/8) malam.

Meski demikian, Handi berharap data tersebut dapat segera dibandingkan dengan data yang dipegang pemerintah, baik di BPN maupun instansi pemerintah daerah.

"Sehingga semua bisa terbuka dan diketahui publik secara luas," tutur ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sekadau.

Ia menambahkan, jika kelak terbukti terjadi pelanggaran ijin, maka harus ada sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dan kita minta kepada bupati jangan sampai memberikan izin perluasan areal untuk perusahaan tersebut. Kalau perlu cabut izin operasinya," tegas Handi.

Lebih lanjut Handi mengatakan, investor yang sudah mendapat ijin harus benar-benar melaksanakan aktivitas tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

"Jangan hanya ingin meraih keuntungan saja, tetapi kewajiban tidak ditunaikan. Contohnya soal CSR sampai sekarang tidak dijalankan meskipun Perda sudah disahkan," pungkasnya.*

Penulis : Benidiktus G Putra
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini