-->
    |

Eksekutif tak Setujui Dua Raperda Inisiatif DPRD Sekadau

SEKADAU (Suara Sekadau) - Dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Sekadau tidak dapat disetujui oleh pihak eksekutif.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna tentang pandangan umum eksekutif terhadap tiga buah Raperda inisiatif DPRD Sekadau, Senin (10/9).

Adapun kedua raperda yang tidak dapat disetujui yakni raperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan raperda Kemitraan Bidan dan Bidan Kampung.

Sementara, satu raperda lainnya yakni tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tidak menemui kendala.

Sekretaris daerah Kabupaten Sekadau, Zakaria, saat membacakan teks pidato Bupati Sekadau tentang pandangan umum eksekutif terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD mengatakan, kedua raperda tidak dapat disetujui karena tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi atau undang-undang.

"Telah membahas, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan, mengacu pada aturan lebih tinggi, tinjauan terhadap tujuan pembangunan nasional dan menyelaraskan dengan rencana penbangunan daerah sebelum menyampaikan pandangan umum ini," kata Zakaria mengutip teks pidato Bupati.

Khusus raperda Jamkesda, pihak eksekutif berargumen sudah diatur oleh undang-undang melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Sesuai dengan aturan, tapi sudah dicover oleh BPJS. Januari 2019 ditargetkan 95 persen masyarakat sudah masuk BPJS Kesehatan," kata Zakaria.

Begitu juga dengan raperda kemitraan bidan dan bidan kampung yang dinyatakan tidak selaras dengan aturan yang lebih tinggi.

"Tahun 2013 sudah ada kemitraan antara bidan dengan bidan kampung. Memang masih ada titik lemah seperti masih adanya praktik tradisional," Zakaria melanjutkan.

Proses pembahasan ketiga Raperda inisiatif DPRD sendiri belum final. Masih ada beberapa tahap yang harus dilalui, misalnya jawaban fraksi-fraksi terhadap pandangan umum eksekutif yang dijadwalkan pada Rabu (12/9).*

Penulis ; Benidiktus G Putra







Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini