-->
    |

APKASINDO ; Pabrik Sawit di Sekadau Lakukan Pelanggaran Berat

Samuel Ketu APKASINDO Kabupaten Sekadau

SEKADAU (Suara Sekadau) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Sekadau mendesak perusahaan maupun pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sekadau agar menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya soal harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Ketua APKASINDO Sekadau, Samuel menyatakan, semua pabrik CPO di provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sekadau wajib mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh tim. Jika ada yang membeli diluar harga ketetapan, artinya sudah terjadi pelanggaran berat.

"Contohnya di pabrik PT GUM yang membeli TBS petani melalui pihak ketiga (CV) dengan harga 450 rupiah per kilogram. Sementara harga ketetapan untuk umur 10-20 tahun adalah 1.485,37 rupiah per kilo. Ini sudah melanggar," kata Samuel, Jum'at (12/10).

Pembelian TBS melalui pihak ketiga, kata Samuel, juga melanggar Pergub Kalbar nomor 86 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dalam draft II perubahan Pergub Kalbar nomor 86 tahun 2015 pasal 11 ayat (1) yang berbunyi "semua pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit dan atau kelompok pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Tim".

"Seharusnya pembelian TBS melalui pembaga pekebun, yakni koperasi atau kelompok tani, bukan melalui pihak ketiga seperti yang dilakukan PKS PT GUM, Parna Agro Mas, dan yang lainnya. Ini jelas melanggar Pergub," tegas Samuel.

Ia menambahkan, ada sanksi yang dapat diberikan kepada PKS yang melanggar Pergub yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

"Peringatan pertama, jika satu bulan tidak diindahkan kembali diberi peringatan kedua, kemudian peringatan ketiga jika masih tidak digubris. Dan terakhir dikenakan sanksi administrasi dari dinas terkait memberikan usulan kepada kepala daerah untuk mencabut ijin operasionalnya," papar Samuel.

Namun, sanksi administrasi saja dianggap tidak cukup ampuh untuk menindak PKS yang bandel.

Samuel mengusulkan agar dibentuk Peraturan Daerah (Perda) agar dapat mengenakan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mau patuh pada aturan dan hukum yang berlaku.

"Kalau ada Perda, bisa buat sanksi pidana," ucap Samuel.

APKASINDO juga menyoroti soal pemberlakuan grading TBS yang cenderung tinggi dan diputuskan sepihak oleh PKS. Dijelaskan Samuel, sistem grading juga sudah diatur dalam lampiran Pergub 4 pasal 2 ayat (6) yang mengatur ketentuan grading. Aturan tersebut dengan jelas merinci pola grading secara matematis.

"Bahkan, buah yang sudah digrading juga diolah oleh PKS. Harusnya kalau tidak dipakai kembalikan saja ke petai, atau dimusnahkan saja. Ini kan sudah kategori penipuan," kecam Samuel.

Ia iuga meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait agar lebih tanggap dalam merespon kesulitan petani kelapa sawit di Kabupaten Sekadau.*

Penulis : Benidiktus G Putra
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini