-->
    |

Begini Penjelasan Kapolda Soal OTT Dinas PU Ketapang


Pontianak (Suara Sekadau) - Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT di Kabupaten Ketapang. Kali ini, terkait dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar alias pungli di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, membenarkan adanya OTT itu.  Kapolda menjelaskan, informasi dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar ini di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang bermula adanya laporan informasi Nomor: LI/92/X/2018/ Dit Reskrimsus-3, tanggal 19 Oktober 2018 tentang keluhan para kontraktor di sana.

“Pada jam 12.00 WIB tanggal 22 Oktober 2018 Tim Penyidik Subdit-3 / Tindak Pidana Korupsi Dit Reskrimsus Polda Kalbar dipimpin oleh Kasubdit-3 melakukan operasi tangkap tangan terhadap pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang,” kata Irjen Pol Didi Haryono, Senin (22/10).

Dalam OTT itu, pihak yang diamankan adalah lelaki berinisial D, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang.  Sementara, Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang juga turut diamankan.

Kapolda Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Didi Haryono, mengungkapkan tidak main-main dengan tindak penyalahgunaan wewenang, Sebab, dari hal kecil itulah menjadi salah satu faktor penyebab terjadi nya korupsi. 

“Tentu ini menjadi perhatian bersama. Jangan main-main dengan korupsi,” kata Jendral bintang dua.

Dijelaskan oleh Direskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Mahyudi Nazriansyah bahwa perbuatan terlapor, diduga melanggar  pasal 12 huruf e atau pasal 11  Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal  5 ayat (1) UU No. 8 Th. 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

“Melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang sudah diamankan, melakukan penggeledahan terhadap kantor dan rumah pihak-pihak terkait. Serta  melakukan penyitaan barang bukti. Melakukan gelar perkara,” ujar Direskrimsus.*

Sumber : Press release Polda Kalbar
Editor : Benidiktus G Putra


Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini