-->
    |

DPRD Sekadau Produksi Tiga Raperda Inisiatif Baru

Subandrio (atas). Penyerahan nota pengantar tiga Raperda inisiatif DPRD kepada wakil bupati Sekadau (bawah). /kolase suarasekadau.co.id/

SEKADAU (Suara Sekadau) - DPRD Kabupaten Sekadau melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengajukan tiga buah rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif.

Ketiga Raperda inisiatif disampaikan dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Sekadau, Rabu (31/10). Paripurna tersebut dipimpin ketua DPRD Sekadau Albertus Pinus beserta wakil-wakil ketua DPRD, dan turut dihadiri Wakil Bupati Sekadau bersama jajarannya serta unsur Forkompimda.

Ketua Bapemperda DPRD Sekadau Subandrio saat membacakan nota pengantar Raperda mengatakan, ketiga Raperda yang menjadi hasil pemikiran lembaga DPRD Sekadau itu yakni
Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Raperda hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD serya Raperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

"Setelah disampaikan kepada pihak eksekutif, selanjutnya akan dibahas dalam rapat kerja untuk memperdalam materi," kata Subandrio.

Ia menyatakan, masing-masing Raperda memiliki substansi dan tujuan yang penting serta menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan dinamika peraturan yang lebih tinggi.

Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kata Subandrio, bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menyediakan sarana dan prasarana, memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga komoditas, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan kelembagaan petani, dan menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian.

Raperda Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD diusulkan untuk mengganti Perda Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

"Perda tersebut sudah harus diganti karena sudah tidak relevan dengan PP nomor 18 tahun 2016 tentang hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD," beber Subandrio.

Sedangkan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memiliki tujuan yang tak kalah penting karena menyangkut hajat hidup banyak orang.

Raperda ini memiliki maksud untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial.  Kemudian meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

"Dengan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu keluarga, anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas dan atau tuna sosial," pungkas Suban.*

Penulis : Benidiktus G Putra
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini