-->
    |

DPRD Undang BPN, TP4K dan Sejumlah Perusahaan Rapat Bahas Take Over, tak Satupun yang Datang

Yodi Setiawan

SEKADAU (Suara Sekadau) - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sekadau kecewa dan gusar. Sebab, jadwal rapat yang mengundang unsur TP4K, BPN, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. GUM, PT Parna Agro Mas dan PT TBSM yang seharusnya dilaksanakan hari ini gagal total. Sebab, para pihak yang diharapkan hadir malah tidak muncul.

Anggota DPRD Sekadau fraksi Gerindra Yodi Setiawan mengatakan, lembaga DPRD Sekadau sudah mengirim surat undangan resmi nomor 170/557/DPRD/2018 tanggal 25 September 2018 lalu yang ditujukan kepada Bupati Sekadau tentang undangan rapat kerja tentang take over perusahaan sawit di Kabupaten Sekadau. Dalam penggalan surat tersebut meminta Bupati Sekadau agar dapat menghadirkan TP4K, manajemen sejumlah perusahaan sawit bersangkutan, serta BPN untuk mengikuti rapat.

"Surat tersebut merupakan undangan resmi lembaga DPRD yang ditandatangani pak ketua (Albertus Pinus). Jadi dianggap apa lembaga DPRD ini, bahkan pemberitahuan pun tidak ada dari mereka," kata Yodi kesal, (1/10).

Rapat dijadwalkan pukul 09.30, Senin pagi. Menurut Yodi, sebagian besar anggota DPRD Sekadau sudah hadir sejak awal untuk bersiap mengikuti rapat.

"Kawan-kawan anggota DPRD hampir semuanya hadir. Kalau memang dari perusahaan tidak bisa, minimal TP4K dan BPN yang hadir," timpal Yodi.

Rapat itu sendiri rencananya akan membahas soal pembelian atau take over PT Grand Utama Mandiri (GUM) dan PT Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) oleh PT Parna Agro Mas (LG International) yang dilakukan dibawah tangan.

"Mereka melakukan itu untuk menghindari BPHTB. Padahal jika take over secara resmi, tidak sedikit PAD yang masuk ke kas daerah dari hasil BPHTB itu," tutur Yodi yang merupakan legislator dari Dapil Sekadau 3.

Belum lagi soal pemutusan hubungan kerja secara masif yang dilakukan PT Parna dalam tubuh manajemen PT GUM dan TBSM.

"PHK itu menjadi bukti bahwa PT Parna memang telah mengakuisisi PT GUM dam TBSM," tambah Yodi.

Rencananya, lembaga DPRD akan mengundang kembali para pihak untuk rapat yang sama. "Kalau tidak datang lagi kita bentuk Pansus atau gunakan.hak angket," pungkas Yodi yang merupakan anggota DPRD Sekadau 2014-2019 termuda.

Senada, politisi PKPI Damre Sepejo juga mengaku kecewa atas batalnya rapat penting tersebut.

"Artinya mereka tidak menghormati lembaga DPRD sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan  pemerintah daerah," ucapnya kesal.

Meski demikian, itikad baik dari para pihak terkait masih ditunggu.

"Kita masih ingin melihat keseriusan mereka, mau berkoordinasi atau tidak," kata Damre.*

Penulis : Benidiktus G Putra





Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini