|

Perkuat Pengawasan Pemilu, Bawaslu Sekadau Gencarkan Pengawas Partisipatif

SEKADAU (Suara Sekadau) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sekadau menggelar fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dan akreditasi pemantau pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Vinca Borneo, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Senin (1/4).

Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nur Soleh menilai kegiatan tersebut sangat penting. Ia mengatakan, ini pelaksanaan kampanye rapat umum dan kampanye di media massa masih berlangsung. Sementara hari pemungutan suara tinggal beberapa pekan ke depan

“676 pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) sudah dilantik. Alhamdulillah kuota 676 PTPS bisa terpenuhi, meski dengan syarat begitu luar biasa,” ujar Soleh.

Ia mengatakan, salah satu syarat administrasi yang dipenuhi oleh PTPS adalah minimal berusia 25 tahun dan berpendidikan minimal SMA sederajat. Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Bawaslu tentunya tidak sebanding dengan jumlah pemilih.

“Pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri. Makanya, Bawaslu terus melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif,” ucapnya.

Soleh mengatakan, untuk lembaga pemantau pemilu diluar lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga pemantau yang terakreditasi oleh Bawaslu RI sebanyak 49 lembaga pemantau pemilu nasional dan dua pemantau pemilu dari luar negeri.

“Di tingkat provinsi ada 10 lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi. Jadi, 51 lembaga pemantau pemilu ada atau tidak adanya di kabupaten tidak ada masalah,” kata dia.

Soleh mengatakan, hal itu menandakan pentingnya pengawasan pemilu. Ia mengawasan, pihaknya tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan pengawasan. Untuk itu, pengawasan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Sehingga, pengawasan lebih maksimal. Artinya, Bawaslu tidak bisa sendiri perlu partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sekadau, Paskalis Rikardus mengatakan, pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia dan pengalaman pertama bagi parpol, penyelenggara pemilu dan masyarakat secara umum sejak pemilu dilaksanakan di Indonesia. Salah satu aspek penting dari rangkaian proses pemilu adalah adanya pengawasan pelaksanaan pemilu.

“Keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan berarti masyarakat mengawasi proses perwujudan kedaulatannya sendiri,” ungkapnya.

Paskalis mengatakan, dengan beban kerja pengawasan dan fokus pengawasan yang cukup komplek, maka sangat dibutuhkan peran penting masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan atau dikenal dengan istilah pengawasan partisipatif. Sehingga, kata dia, pengawasan partisipatif masyarakat memiliki arti penting dalam pengawasan pemilu 2019.

“Sekarang ini, pengawasan dan pendidikan politik yang dengan gencar dan masif dicanangkan oleh Bawaslu dan berbagai pihak adalah anti politik uang, hoax dan politisasi SARA,” pungkasnya. *

Sumber : release
Editor : Benidiktus G Putra
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini