|

Tiga Tempat Ini Dilarang untuk Kampanye

SEKADAU (Suara Sekadau) - Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga, Tiodorus Sutet mengatakan fasilitas keagamaan dilarang dijadikan tempat kampanye.

Selain tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan juga sarana pendidikan juga dilarang dipergunakan untuk berkampanye.

"Larangan penggunaan tempat ibadah ini dijelaskan bahwa untuk kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang : menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan," kata Sutet via seluler, (7/4).

Ia menegaskan kepada peserta pemilu untuk memperhatikan aturan yang ada pada perundang-undangan tentang pemilu selama masa kampanye. Dikatakan pula bahwa KPU RI telah menetapkan jadwal dan waktu kampanye yaitu mulai dari tanggal 23 September 2018 hingga tanggal 13 April 2019 mendatang.

Sementara itu, pada Bab VIII Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum juga menjelaskan mengenai larangan dan sanksi.

Di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 23 Tahun 2018 pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Apabila terdapat pelanggaran, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi.

Diantaranya yakni peringatan tertulis, hingga penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Sekadau sampai ke tingkat pengawas di desa hingga TPS tidak akan mentolerir kegiatan peserta pemilu yang menyalahi aturan.

"Jadi saya berharap pula agar semua tahapan yang ada tidak melanggar aturan yang ada, begitu pula soal larangan tadi, untuk tiga tempat itu kita awasi selalu aktivitas yang ada. Jika terbukti kampanye di tempat tersebut, peserta pemilu bisa dinyatakan melanggar Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Sanksinya, bisa berupa denda hingga hukuman pidana. Sesuai Pasal 521 (Undang-Undang Pemilu), sanksi pidananya paling lama 2 tahun dan denda, " pungkasnya. *

Penulis : Muhammad Sandi
Editor : Benidiktus G Putra
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini