|

Begini Penjelasan Dinas PUPR Soal Lambannya Serapan Anggaran

Yodi Setiawan (kiri), Akhmad Suryadi (kanan)
SEKADAU (Suara Sekadau) - Anggota DPRD Sekadau, Yodi Setiawan mengaku kecewa dengan rendahnya serapan anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Sekadau.

"Kita minta bupati mengevaluasi kinerja Dinas PU yang sampai saat ini penyerapan anggarannya sangat rendah," kata Yodi (31/7).

Menurut Yodi, APBD merupakan salah satu pendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Sekadau.

"Kalau penyerapan rendah bagaimana kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat," tuturnya.

Apalagi saat ini sudah menjelang bulan Agustus, dimana sisa waktu untuk penyerapan anggaran tinggal lebih kurang empat bulan lagi.

"Besok sudah bulan agustus. Berarti sisa 4 bupan untuk melakukan penyerapan dan pekerjaan fisik. Saya tidak yakin bisa mampu bekerja maksimal mengingat waktu semakin mepet," timpal Yodi.

Ia merasa prihatin melihat kesibukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang selalu bekerja tanpa kenal waktu mengurusi pencairan anggaran di akhir tahun.

"Hanya karena kelalaian instansi terkait," katanya mengkritisi.

Yodi turut menyoroti masih adanya pekerjaan fisik yang belum dilelang

"Ini kapan kontraknya. Belum lagi masa sanggah dan lain sebagainya. Dalan waktu dekat ini tim angaran DPR akan memangil tim angaran dari Bupati terkait penyerapan anggaran," pungkas Yodi.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sekadau Akhmad Suryadi menjelaskan ada beberapa faktor penyebab lambatnya serapan anggaran di Dinas PU.

"Salah satunya rekanan tidak mencairkan uang muka pekerjaan fisik. Dari 60 persen kontrak yang sudah ditandatangani, hanya sekitar 15 persennya yang mencairkan uang muka. Padahal kami sudah permudah administrasinya," jelas Akhmad.

Faktor lainnya yakni perencanaan teknis dan fisik pekerjaan yang dilakukan dalam satu tahun anggaran.

"Sehingga menyita waktu untuk perencanannya," ujar Akhmad.

Selain itu, proses integrasi data APBD ke aplikasi SIRUP LPSE baru bisa dilakukan atau selesai pada akhir Februari 2019. Sedangkan proses oleh pejabat pengadaan atau Pokja  UKPBJ pada awal Maret 2019, terutama untuk perencanaan teknis.

"Sementara paket lelang sering dilakukan tender ulang yang masih terjadi sampai saat ini," terang Akhmad.

Perencanaan teknis khususnya paket penunjukan langsung (PL) baru dapat dilakukan bulan Maret sampai Mei 2019.

"Sehingga paket PL baru bisa dimulai bulan Mei," tambahnya.

Banyaknya data perusahaan rekanan yang belum lengkap juga berpengaruh. Akhmad mengatakan, pejabat pengadaan barang dan jasa dinas PUPR sudah siap sejak pertengahan bulan Mei 2019.

"Kelengkapan perusahaan juga membutuhkan waktu untuk diselesaikan sehingga hal ini juga turut menyita waktu. Pengadaan baru dapat dilakukan saat administrasi perusahaan sudah lengkap," imbuh Akhmad.

Atas kritik dan masukan yang disampaikan berbagai pihak, Akhmad menyikapi hal tersebut sebagai bentuk perhatian dalam upaya untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola pembangunan di Kabupten Sekadau.

"Kami berterimakasih atas kritik dan saran yang membangun. Ini merupakan bentuk keterlibatan semua stakeholder dalam pembangunan," pungkasnya.*

Penulis : Benidiktus G Putra








Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini