|

Meski Setujui LKPJ Bupati, Fraksi DPRD Sekadau Soroti Kinerja Sejumlah OPD

SEKADAU (Suara Sekadau) - Dekapan fraksi DPRD Sekadau akhirnya menyetujui Raperda LKPJ Bupati Sekadau tahun 2018 untuk disahkan menjadi perda.

Persetujuan tersebut tercapai dalam rapat paripurna DPRD Sekadau, Selasa (9)7).

Rapat yang dipimpin ketua DPRD Sekadau Albertus Pinus bersama wakil-wakil ketua DPRD Sekadau yakni Handi dan Jeffray Raja Tugam, dihadiri Bupati Sekadau beserta Sekda dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sekadau.

Meski semua fraksi menyetujui LKPJ Bupati, namun ada beberapa catatan yang diberikan. Salah satu yang mencolok yakni dari fraksi PDIP.

Melalui juru bicaranya Herkulanus T, fraksi PDIP menyoroti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang realisasi belanjanya kurang dari 70 persen.

"Ibarat orang sekolah, standar naik kelas nilainya 70. Kalau dibawah itu berarti tidak naik," kata Herkulanus membacakan pendapat akhir fraksi PDIP.

Selain itu, Dinkes juga disebut cukup banyak masalah. "Kepala dinasnya juga jarang ikut rapat-rapat," timpal Herkulanus.

Juru bicara fraksi Nasdem, Teguh Arif Hardianto menyayangkan masih rendahnya persentase belanja modal Pemkab Sekadau pada tahun 2018.

"Belanja operasional mencapai 70 persen, ini terbilang besar. Kedepan diharapkan belanja modal yang perlu ditingkatkan," kata Teguh.

Bupati Sekadau, Rupinus dalam sambutannya mengapresiasi semangat semua pihak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

"Sehingga raperda pertanggungjawaban ini bisa disahkan menjadi Perda," ucap Rupinus.*

Penulis : Benidiktus G Putra
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini