|

Bupati Sekadau Buka Rakor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Sekadau (Suara Sekadau) - Sesuai amanah Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pemkab Sekadau mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum se Kabupaten Sekadau di gedung kateketik, Senin (26/8).

Kegiatan ini mengangkat tema Penguatan Peran Camat Dalam menyelenggarakan Tugas Urusan Pemerintahan Umum dan Kewaspadaan Dini Terhadap Bahaya Narkoba di Kabupaten Sekadau.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rupinus, Bupati Sekadau dan dihadiri oleh 137 peserta.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut camat beserta sekcam dan 3 orang kasi se Kabupaten Sekadau, Kades se Kabupaten Sekadau, Danramil dan Kapolsek se Kabupaten Sekadau dan kepala BNN Provinsi Kalimatan Barat, Brigjen Pol. Drs. Suyatmo,  M. Si.

Bupati Sekadau mengatakan bahwa dalam Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tersebut membagi tugas urusan pemerintahan daerah menjadi 3 yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum.

"Penguatan peran camat dalam menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan umum tentu juga dengan azas pembagian urusan berdasarkan pada domain daerah yaitu azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan," ungkapnya.

Dijelaskan pula bahwa Bupati Sekadau telah mengeluarkan Perbup nomor 3 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat.

Terkait tema tentang narkoba, Bupati Sekadau mengingatkan akan bahaya penyalahgunaan narkotika bagi pejabat dan ASN di lingkungan pemkab Sekadau.

"Ada banyak kasus di luar sana, untuk itu kiranya saya ingatkan bahwa bagi pejabat dan pegawai ASN serta aparatur pemerintah desa di kabupaten Sekadau untuk menjauhi narkotika karena konsekuensinya jelas mulai dari penundaan kenaikan pangkat dan jabatan serta hukuman penjara akan menjerat pelakunya sesuai dengan aturan dan regulasi tentang  narkotika," tutur Rupinus.

Bahaya narkoba ini juga membuat presiden RI, Joko Widodo menginstruksikan bahwa Indonesia darurat narkoba dan bagi daerah - daerah di Indonesia agar serius menanganinya sesuai dengan inpres nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2018 - 2019. *

Penulis : M. Sandi
Editor : Benidiktus G Putra
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini