|

Pemkab Sekadau Kebut Pendaftaran Aset Tanah

Foto bersamaus saipembukaan bimtek pengukuran dan pemetaan kadasteral
SEKADAU (Suara Sekadau) - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Sekadau menggelar bimbingan teknis pengukuran dan pemetaan kadasteral, Senin (19/8) di mess Pemkab Sekadau.

Kegiatan diikuti sejumlah instansi di Pemkab Sekadau, para Camat dan BPN Provinsi Kalbar serta BPN Kabupaten Sekadau sebagai narasumber.

Wakil Bupati Sekadau, Aloysius dalam sambutannya mengatakan bimtek tersebut merupakan langkah yang baik untuk mewujudkan tertib aset milik Pemkab Sekadau.

"Jumlah aset berupa tanah milik Pemkab Sekadau total 1.009 bidang. Yang sudah masuk dalam KIB A berjumlah 898 bidang, sedangkan 111 bidang belum," kata Wabup saat membuka kegiatan tersebut.

Jumlah aset tanah milik Pemkab Sekadau yang sudah diajukan pensertifikatan sejak tahun 2011 berjumlah 443 persil.

Sampai bulan Juli 2019, baru 301 persil yang sudah terbit. Sementara 142 persil masih dalam proses.

"Yang belum didaftarkan sebanyak 265 bidang," urai Wabup.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tiap-tiap instansi dapat melakukan pra pengukuran aset tanah masing-masing. Dengan demikian, proses pengajuan penerbitan sertifikat ke BPN Sekadau dapat lebih cepat.

"Karena tenaga pengukuran di BPN Sekadau terbatas. Belum lagi dengan adanya program nasional seperti PTSL, hal ini cukup menyita waktu. Melalui bimtek ini diharapkan peserta dapat menguasai ilmu pengukuran lahan. Untuk selanjutnya membuat pra pengukuran pada aset masing-masing untuk pengajuan sertifikat ke BPN," pesan Wabup.

Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Sekadau, Yoseph Yustinus mengatakan bimtek akan berlangsung mulai tanggal 19 hingga 30 Agustus 2019.

"Sehingga nanti peserta dapat memahami metode pengukuran aset tanah dan menindaklanjuti dengan melakukan pra ukur aset masing-masing," ujar Yoseph.

Dari sekian banyak aset tanah milik Pemkab Sekadau, Yoseph mengakui masih ada beberapa diantaranya yang dalam sengketa.

"Ada tapi tidak banyak. Contohnya aset bekas lahan bangunan pemerintah seperti sekolah. Namun kita berupaya menyelesaikan sengketa dengan baik," pungkas Yoseph.*

Penulis : Benidiktus G Putra

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini