|

Fraksi PDIP DPRD Sekadau Minta Tenaga Honor Daerah Diangkat Sebagai PPPK

Ari Kurniawan Wiro wakil ketua fraksi PDIP DPRD Sekadau
SEKADAU (Suara Sekadau) - Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sekadau, Ari Kurniawan Wiro meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer dan tenaga kontrak Pemda sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Permintaan ini menyusul kesepakatan antara komisi II DPR RI dengan Kementerian PAN-RB, dan BKN.

Salah satu kesepakatan, khususnya pada poin 2 berbunyi "tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian kedepannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawal seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya".

"Jika demikian bisa dipastikan tenaga honorer dan tenaga kontrak Pemda tidak bisa dipekerjakan lagi. Sementara mereka sudah mengabdi cukup lama di daerah," ujar Ari (24/1).

Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi blunder bagi pemerintah. Sebab, jika para tenaga honorer dan kontrak tidak lagi dipekerjakan maka akan terjadi kekurangan tenaga di instansi-instansi pemerintah, baik struktural maupun fungsional.

Bahkan, kata Ari, kontribusi yang diberikan tenaga honorer dan kontrak tidak kalah besar dibanding PNS/ASN.

"Khususnya guru, tenaga administrasi dan petugas kebersihan. Bayangkan saja kalau guru honor diberhentikan, berapa banyak sekolah yang kekurangan pengajar, siswa yang terlantar. Kalau tenaga kebersihan diberhentikan, siapa yang mungut sampah di lingkungan kita. Tidak mungkin PNS mau disuruh mungut sampah," tutur Ari.

Karenanya, ia mendesak agar pemerintah pusat memberikan kewenangan otonom kepada pemerintah daerah agar dapat mengakomodir tenaga-tenaga honor dan kontrak yang akan terbuang ini.

"Kami siap mendukung eksekutif untuk menerbitkan payung hukum agar tenaga honor dan kontrak bisa diangkat menjadi PPPK. Tentunya harus kita pelajari dulu mekanismenya," ucapnya.*

Penulis : Benidiktus G Putra



Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini