|

Perjuangkan Guru Honor dan Warga Kurang Mampu, Komisi III Konsultasi ke Dua Kementerian

Komisi III konsultasi di Kemensos
SEKADAU (Suara Sekadau) - Komisi III DPRD Sekadau melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Sosial dan Kemendikbud, Jumat (28/2).

Ketua komisi III, Hasan mengatakan konsultasi ke Kemensos berkaitan dengan validasi dan akuratisasi data masyarakat miskin Kabupaten Sekadau.

Sedangkan di Kemendikbud, konsultasi berkaitan dengan kebijakan guru honor dan BOS.

"Di Kemensos kita minta data. Data tersebut nantinya akan menjadi basis bagi penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah seperti PBI BPJS, KIP, PKH, bantuan sembako dan lain-lain," kata Hasan kepada suarasekadau.co.id melalui pesan singkat, (28/2).

Sebagai tindaklanjut kegiatan ini, dalam jangka waktu dekat kita minta kepada pemda Sekadau untuk melakukan validasi data.

"Daya yang belum valid sebanyak 12 ribu lebih," tutur Hasan.

Kemudian, Komisi III akan meminta kepada pemkab Sekadau untuk update data orang atau keluarga miskin di kabupaten sekadau agar lebih riil dan objektif.

"Kami berharap tidak adalagi orang miskin yang tidak terdata dan yang dapat bantuan justru sebaliknya, yaitu orang yang tidak layak dapat bantuan," jelas Hasan.

Koordinasi di Kemendikbud
Koordinasi di Kemendikbud sendiri menyikapi kekurangan tenaga pengajar di sekolah dasar dan penggunaan BOS.

"Kita berharap adanya guru honor yang dibiayai dengan BOS APBD dan Bosda bisa membantu kesejahteraan guru honor dan mengatasi kekurangan guru.
Namun demikian guru honor tersebut harus mendapatkan legalitas untuk menerima honor dari dana BOS APBN dan Bosda, yaitu SK sebagai tenaga pendidik dari Bupati," ujar politisi Demokrat.

Maka, lanjutnya, komisi III meminta kepada Bupati Sekadau untuk memberikan SK kepada guru honor yang sudah masuk dalam Dapodik agar bisa memperoleh NUPTK.

"Sehingga guru-guru tersebut juga bisa mendapatkan hak-hak lain dari pemerintah," pungkas Hasan.*

Penulis : Benidiktus G Putra

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini