|

Perusahaan Sawit Banyak Masalah, DPRD dan DKP3 Cari Solusi

Raker Komisi II bersama DKP3 
SEKADAU (Suara Sekadau) - Komisi II DPRD Sekadau menginventarisir dan berupaya memberi solusi soal banyaknya permasalahan di lingkungan investasi kelapa sawit di Kabupaten Sekadau.

Senin (3/2) komisi II mengundang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) untuk duduk bersama membahas permasalahan perkebunan kelapa sawit.

Hadir dalam rapat yang diselenggarakan di ruang rapat komisi II, Wakil Ketua DPRD Sekadau Handi, Ketua Komisi II Yodi Setiawan beserta anggota komisi II diantaranya Ari Kurniawan Wiro, Bambang Setiawan, Subandrio dan Mateus Chandra Dawi.

Ketua komisi II Yodi Setiawan mengatakan, dalam rapat itu ada beberapa isu terkini di lingkungan investasi kelapa sawit yang dibahas bersama.

"Kita bahas soal replanting, grading yang tinggi di pabrik kelapa sawit, disparitas harga TBS di pabrik, persoalan take over dibawah tangan, serta adanya perusahaan HTI yang mulai beroperasi di wilayah Kecamatan Nanga Mahap yang katanya dapat ijin dari provinsi. Kita belum tahu persis makanya kita inventarisir bersama dinas," ujar Yodi.

Terkait replanting, Yodi mengatakan cukup banyak lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah harus diremajakan. Peremajaan kebun disubsidi oleh pemerintah sebesar 25 juta rupiah per hektar dan disalurkan langsung kepada petani melalui kelompok tani atau lembaga koperasi.

"Kita juga minta dinas menyikapi perbedaan harga TBS di PT Parna Agro Mas. Karena harga TBS petani setempat lebih rendah dari buah luar. Padahal petani setempat lah yang sudah menyerahkan lahan sehingga perusahaan tersebut bisa membangun kebun dan pabrik. Grading disana juga tinggi. Ada yang bawa buah 6 ton, gradingnya mencapai 2 ton. Sementara buah grading tidak dikembalikan kepada petani," tutur Yodi.

Pihaknya, lanjut Yodi, juga berupaya mencari celah agar take over antar perusahaan dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah.

"Selama ini mereka take over dengan dalih akuisisi saham. Padahal manajemen dan kepemilikan perusahaan semuanya sudah berubah. Contohnya PT GUM, TBSM, KSP dan KBP. Kita tahu perusahaan-perusahaan itu sudah dibeli perusahaan lain, namun mereka berlindung dengan hanya akuisisi saham mayoritas," terang Yodi.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan memanggil manajemen perusahaan terkait satu per satu untuk dimintai penjelasan tentang persoalan yang bergejolak sejauh ini.

Kepala DKP3, Sandae menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil rapat bersama komisi II.

"Kami akan tindaklanjuti, mana yang porsi teknis mana yang harus dikerjakan bersama tim," ujar Sandae.

Sandae mengungkapkan, ada cara tertentu supaya proses take over perusahaan bisa berkontribusi untuk pendapatan daerah.

"Ada cara lain supaya bisa masuk BPHTB," jelas Sandae.

Secara umum, Sandae menginginkan tata niaga kelap sawit di Kabupaten Sekadau dapat berjalan dengan baik.

Ia menyarankan agar kelompok-kelompok tani khususnya sawit swadaya agar mengusulkan surat tanda daftar budidaya (STDB) ke DKP3.

Karena, jika sudah mengantongi STDB harga TBS petani akan dijamin sesuai harga indeks K.

"Ini supaya disparitas harga yang terjadi saat ini bisa teratasi. Kami sarankan Poktan mengajukan STDB," sarannya.

Sandae melanjutkan, pihaknya juga akan memanggil perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi.*

Penulis : Benidiktus G Putra

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini