|

Data BST Dikomplain, Dinsos Akui Tidak Valid

Yodi Setiawan
SEKADAU (Suara Sekadau) - Data penerima bantuan sosial tunai (BST) di Kabupaten Sekadau sejumlah 10.135 kepala keluarga dinilai tidak tepat sasaran.

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari fraksi Gerindra, Yodi Setiawan mengatakan banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengadu karena tidak mendapat bantuan tersebut.

"Mereka mengeluh karna mereka tidak mendapat bantuan tersebut. Malah yang mendapatkan bantuan adalah orang yang kategori mampu. Seperti yang buka toko dan usaha lainnya," kaya Yodi saat diwawancarai wartawan, Rabu (17/5).


"Kami juga mendapat informasi bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat bantuan tersebut. Saya tidak menyebut namanya tapi kami ada sampel data namanya, bahwa ada beberapa ASN di lingkungan Pemkab Sekadau yang menerima bantuan tersebut," tambah Yodi.

Yodi menganggap, ketidakakuratan data adalah kelemahan pendataan mulai dari tingkat desa, kecamatan bahkan di tingkat kabupaten khususnya di dinas terkait.

"Kami minta kepada Kepala Dinas tegas. Jangan sampai ada oknum di dalam dinas tersebut yang bermain langsung dengan pihak desa, dusun. Dia meminta data ke desa langsung melalui WhatsApp minta data dan KTP orang-orang yang dia inginkan yang dia setujui menerima bantuan itu. Lalu itulah yang diinput ke pusat. Jangan memasukkan data sesuai selera yang bersangkutan. Ini yang tidak kami inginkan," tegas Yodi.

Ia mengingatkan agar dinas terkait lebih berhati-hati dalam mendata. Karena, tambah dia, sekarang jaman sudah canggih.

"Apapun yang kita lakukan, masyarakat tahu. Jangan sampai kita di DPRD selaku penyelenggara pemerintah daerah dianggap kecolongan," timpalnya.

"Kami dari lembaga DPRD khususnya saya dari fraksi partai Gerindra meminta didata ulang. Bagi yang sudah menerima di tahap awal, kalau memang di tahap kedua yang bersangkutan tidak layak menerima bantuan tersebut supaya di-stop dan dialihkan ke orang yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Sekadau, Afronius Akim Sehan mengatakan pada tanggal 7 Februari 2020 Bupati Sekadau sudah mengirim surat meminta data ke desa supaya mereka mengadakan Musdes. Tanggal 16 Maret 2020 menyusul surat dari Kepala Dinas.

"Kedua surat ini belum ditanggapi sepenuhnya. Ada memang desa tertentu yang siap memenuhi dan data telah siap dengan mereka. Tapi lebih banyak para kepala desa yang tidak memenuhi kedua surat itu," terang Afron.

Ia menuturkan, pertemuan-pertemuan juga sudah diadakan. Namun, tiba-tiba muncul surat dari Kementerian Sosial minta data  dalam waktu tiga hari harus sudah siap.

"Ngebutlah kita. Lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat para Camat, Kepala Desa dan ada masyarakat yang mengumpulkan secara mandiri. Setelah keluar, ternyata data itu tidak valid dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu saya juga sudah menindaklanjuti surat dari Kementerian untuk menghapus data-data masyarakat yang tidak layak menerima bantuan tersebut. Surat itu diusulkan dari desa kepada kita supaya kita meneruskan ke Kementerian Sosial supaya nama-nama tersebut dihapus agar kedepan tidak muncul lagi," jelas Afron.*

Penulis : tim liputan
Editor : Benidiktus G Putra

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini