|

Data Penerima Bantuan Covid-19 Dipertanyakan, Ini Penjelasan Dinas Sosial

Warga Sadus menerima bantuan covid-19 dari gugus tugas
SEKADAU (Suara Sekadau) - Warga asli RT Sadus, Desa Sebetung, Kecamatan Belitang Hulu, Ngala Pati mempertanyakan database keluarga penerima manfaat bantuan covid-19.

Ngala mengatakan, di tanah kelahirannya yang jumlah kepala keluarganya lebih kurang 70 KK, hanya 7 KK yang menerima bantuan covid-19.

"Kita mengapresiasi pihak gugus tugas yang telah bersusah payah menyerahkan langsung bantuan tersebut ke rumah-rumah warga. Kita hanya menyayangkan dari sekian banyak warga yang layak menerima bantuan, hanya sekitar 10 persen yang dapat," ujar Ngala (8/5).

Menurut Ngala, di kampungnya itu ada sejumlah orang lanjut usia, janda dan lainnya yang tidak mendapat bantuan tersebut. Padahal kata dia, orang-orang tersebut lah yang lebih membutuhkan bantuan.

"Saya lihat datanya kurang akurat atau tidak valid. Karena kita lihat langsung di lapangan, mereka yang sangat membutuhkan malah tidak kebagian karena tidak masuk dalam data. Pendataan ini seperti apa. Apa hanya dari atas meja saja tidak cek langsung ke lapangan," ucap Ngala.

Ia meminta agar pendataan masyarakat ekonomi menengah kebawah agar lebih akurat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

"Kita minta pihak pemerintahan desa dalam memberi bantuan itu secara merata, adil, dan menggunakan data yang akurat jangan data lama," tegas Ngala.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau, Afronius Akim Sehan menyatakan data yang diusulkan oleh masyarakat diinput kedalam sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) Pusdatin Kemensos.

Jika ada data usulan yang tidak tercover, kata Afron, umumnya terjadi akibat berbagai hal termasuk tumpang-tindih data

"Disana diolah. Biasanya invalid jika ada masalah NIK, status di KK ada sebahai PNS, Polri-TNI, pensiunan, purnawirawan, penerima bantuan sosial PKH, sembako, PBI, JKN-KIS, KIP," jelas Afron.

Afron menambahkan, siapa saja bisa mengusulkan data penerima bantuan covid-19.

"Kalau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari hasil Musdes. Tapi BST Covid-19 April Mei Juni boleh dari siapa saja," pungkasnya.*

Penulis : Benidiktus G Putra




Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini