-->
    |

APBD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Menurun

Penandatanganan RAPBD 2021

SEKADAU (Suara Sekadau) - Rancangan APBD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2021 resmi disahkan DPRD Sekadau bersama eksekutif, Senin (30/11).


Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Radius Efendy didampingi Wakil Ketua DPRD Handi dan Zainal serta dihadiri 25 anggota DPRD.


Sidang paripurna dihadiri langsung oleh Pjs bupati Sekadau Hj.Sri Jumiadatin, Pj Sekda Frans Zeno, dan para pimpinan OPD di lingkungan Pemda Sekadau.


Dari delapan fraksi DPRD, secara keseluruhan menyatakan dapat menerima dengan perbaikan.


Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Harianto menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pegawasan terhadap pelaksana proyek agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu.


Selain itu, fraksi Gerindra juga menyoroti agar pelelangan proyek dilakukan secara transparan.


Fraksi NasDem menyoroti kebijakan APBD tahun 2021 agar harus mengacu pada azas manfaat.


Dalam RAPBD 2021, ujar Teguh Arif Hardianto juru bicara fraksi Nasdem, tidak bisa dijadikan acuan karena semua angnaran masih berbentuk gelondongan.


"Tidak terperinci dimana lokasi kegiatan dan alokasi angaran tidak terperinci dengan benar," ucap Teguh.


Nasdem juga menyoroti kecilnya dana hibah untuk kegiatan sosial keagamaan bagi umat muslim di Kabupaten Sekadau. Dari yang sebelumnya anggaran bansos sekitar 30 miliar rupiah lebih, kini hanya berkisar 3 saja untuk kegiatan keagamaan bagi umat muslim.


“Saya rasa dana ini tidak memenuhi rasa keadilan," kritik kata Teguh.


Pj Sekda kabupaten Sekadau Frans Zeno saat membacakan keputusan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif menyebutkan APBD Kabupaten Sekadau tahun 2021 sebesar 845 miliar rupiah lebih. Jumlah ini menurun dari tahun 2020.


Sementara itu Pjs, Bupati Sekadau Sri Jumiadatin dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kabupaten Sekadau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas kerjasamanya dalam membahas RAPBD tahun 2021. Sehingga bisa disahkan dan dijadikan Perda Kabupaten Sekadau.


“Atas dasar keputusan bersama, Pemda akan menjabarkan penggunaan angaran tahun 2021 melalui dinas teknis, untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalbar untuk dilakukan penilai terhadap kepatuhan penganggaran,” pungkasnya.*


Penulis : tim liputan 


 


 


Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini